𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗕𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸 𝗦𝗣𝗣𝗚, 𝗕𝗚𝗡 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗻𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗚𝗶𝘇𝗶 𝗔𝗻𝗮𝗸

BADUNG, Lensabali.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali masih jauh dari target untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan hingga kini baru sekitar 109 SPPG yang beroperasi dari total target lebih dari 330 unit. “Kita berharap target 330-an bisa tercapai segera di tahun ini. Tetapi saat ini baru sepertiganya memang,” ujar Tigor di Badung, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, keterbatasan dana, lokasi, dan aturan teknis menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan SPPG di Bali. “Kalau mau membangun SPPG itu perlu dana, perlu lokasi, dan juga aturan penerima manfaat. Semua pihak harus memahami aturan itu,” katanya.

Tigor berharap semakin banyak pihak yang bersedia menjadi mitra SPPG agar layanan gizi bagi anak-anak penerima manfaat di Bali dapat menjangkau lebih banyak sekolah. Ia juga mengapresiasi kinerja SPPG yang sudah beroperasi karena dinilai profesional dan taat prosedur.

“Di Bali sampai saat ini sangat menggembirakan, tidak ada kejadian menonjol, tidak ada anak-anak yang mengalami keracunan. Mereka melaksanakan sesuai aturan,” jelasnya.

Selain profesionalisme, ia menilai para pengelola dan relawan SPPG di Bali sudah cukup paham terhadap tata kelola program dan siap melaksanakan petunjuk teknis dari BGN.

Dalam sosialisasi dan kebijakan tata kelola MBG yang diikuti lebih dari 700 pengelola SPPG, Tigor juga menekankan pentingnya akurasi dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Kalau tidak sesuai format, akan kami tolak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh pengeluaran dana kini diawasi melalui akun virtual bersama antara pihak yayasan atau mitra dan kepala SPPG, untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana.

Tigor menegaskan, pengelolaan SPPG yang profesional menjadi kunci keberhasilan program MBG yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus diharapkan mampu menggerakkan UMKM dan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan bergizi di tingkat daerah.(ap)