DENPASAR, Lensabali.id – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali sekaligus menyerahkan bantuan sosial, kebencanaan, hingga pendidikan agama bagi masyarakat. Bantuan diserahkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat terdampak.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat. “Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, banjir yang terjadi pada 10 September lalu menyebabkan 18 orang meninggal dunia, di antaranya 12 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Selain itu, sebanyak 738 pedagang di 638 unit usaha turut terdampak. Para ahli waris korban jiwa telah menerima santunan Rp15 juta per orang dari Kementerian Sosial, sementara kerugian pedagang ditangani Pemprov Bali dengan dana Rp3,4 miliar.
Untuk mengantisipasi musim hujan yang lebih lebat akhir tahun ini, Pemprov Bali sudah menyiapkan mitigasi, termasuk investigasi terhadap penggundulan hutan dan penataan ulang permukiman di bantaran Tukad Badung.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat. “Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, banjir yang terjadi pada 10 September lalu menyebabkan 18 orang meninggal dunia, di antaranya 12 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Selain itu, sebanyak 738 pedagang di 638 unit usaha turut terdampak. Para ahli waris korban jiwa telah menerima santunan Rp15 juta per orang dari Kementerian Sosial, sementara kerugian pedagang ditangani Pemprov Bali dengan dana Rp3,4 miliar.
Untuk mengantisipasi musim hujan yang lebih lebat akhir tahun ini, Pemprov Bali sudah menyiapkan mitigasi, termasuk investigasi terhadap penggundulan hutan dan penataan ulang permukiman di bantaran Tukad Badung.
.jpeg)
Bantuan yang diserahkan cukup beragam, antara lain Rp479,1 miliar dari Kementerian Sosial, sarana logistik kebencanaan dari BNPB, sertifikat halal gratis untuk UMKM dari BPJPH, program pendidikan dan rehabilitasi keagamaan dari Kementerian Agama, hingga bantuan dari BPKH dan BAZNAS.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, yang menegaskan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR juga diwujudkan lewat perhatian nyata di daerah. Ia menambahkan, Bali juga perlu segera memiliki sistem peringatan dini tsunami dengan dukungan anggaran pusat.
Dengan total bantuan mencapai triliunan rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI berharap dukungan ini mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Bali, sekaligus membantu pemulihan warga terdampak bencana. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar