DENPASAR, Lensabali.id - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya memperkuat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dengan memaksimalkan pemanfaatan teba modern di seluruh kantor perangkat daerah dan unit pelaksana teknis. Komitmen ini dituangkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1573 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 8 Agustus 2025.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Bali yang mengatur penghentian pembuangan sampah organik secara open dumping di TPA Regional Sarbagita Suwung mulai 1 Agustus 2025. Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban TPA sekaligus mendorong seluruh ASN dan pegawai non-ASN menjadi pelopor pengelolaan sampah langsung dari sumbernya.
Sekda Bali mengarahkan agar seluruh sampah organik dari kegiatan perkantoran diolah di teba modern yang tersedia. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam wajib dipilah untuk kemudian didaur ulang melalui pemulung, pengepul, atau pembeli barang bekas. Jika kapasitas teba modern terbatas, instansi diminta menambah fasilitas sesuai ketersediaan lahan atau bekerja sama dengan TPS3R terdekat.
Tidak hanya di lingkungan kerja, ASN dan pegawai non-ASN juga dihimbau mengelola sampah organik rumah tangga. Bagi yang memiliki lahan cukup dianjurkan membangun teba modern di rumah, sedangkan yang memiliki keterbatasan lahan dapat menggunakan tong komposter atau metode pengolahan alternatif lainnya.
“Dengan penerapan kebijakan ini, ASN dan pegawai non-ASN Pemprov Bali akan menjadi pelopor pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujar Sekda Bali dalam edaran tersebut.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya baru pengelolaan sampah, mengurangi ketergantungan pada TPA, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. (hms/ap)
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Bali yang mengatur penghentian pembuangan sampah organik secara open dumping di TPA Regional Sarbagita Suwung mulai 1 Agustus 2025. Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban TPA sekaligus mendorong seluruh ASN dan pegawai non-ASN menjadi pelopor pengelolaan sampah langsung dari sumbernya.
Sekda Bali mengarahkan agar seluruh sampah organik dari kegiatan perkantoran diolah di teba modern yang tersedia. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam wajib dipilah untuk kemudian didaur ulang melalui pemulung, pengepul, atau pembeli barang bekas. Jika kapasitas teba modern terbatas, instansi diminta menambah fasilitas sesuai ketersediaan lahan atau bekerja sama dengan TPS3R terdekat.
Tidak hanya di lingkungan kerja, ASN dan pegawai non-ASN juga dihimbau mengelola sampah organik rumah tangga. Bagi yang memiliki lahan cukup dianjurkan membangun teba modern di rumah, sedangkan yang memiliki keterbatasan lahan dapat menggunakan tong komposter atau metode pengolahan alternatif lainnya.
“Dengan penerapan kebijakan ini, ASN dan pegawai non-ASN Pemprov Bali akan menjadi pelopor pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujar Sekda Bali dalam edaran tersebut.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya baru pengelolaan sampah, mengurangi ketergantungan pada TPA, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. (hms/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar