DENPASAR, Lensabali.id - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat kolaborasi dan memperluas akses pembiayaan produktif. Upaya tersebut dinilai penting untuk menggerakkan potensi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Giri Prasta menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan program TPAKD, menurutnya, tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap produktivitas usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Ia turut mengapresiasi komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas layanan keuangan. TPAKD dinilai memiliki posisi strategis sebagai forum koordinasi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta berbagai pihak lainnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
"Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Giri Prasta juga menyoroti pentingnya layanan keuangan formal dalam memperkuat kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Karena itu, pembiayaan perlu diarahkan kepada sektor-sektor produktif unggulan Bali, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, hingga pariwisata.
Di sisi lain, perluasan akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, serta perlindungan konsumen. Masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan kemudahan layanan keuangan, tetapi juga perlu memiliki pengetahuan agar dapat mengelolanya secara aman, bijak, dan produktif.
Untuk memperkuat pelaksanaan program, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis kepada seluruh TPAKD. Pertama, melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh dengan menitikberatkan pada capaian, manfaat, serta dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar program berjalan searah dan saling mendukung. Daerah yang telah berhasil menjalankan inovasi atau praktik baik diharapkan dapat membagikan pengalamannya untuk diterapkan di wilayah lain, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Ketiga, mendorong pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, serta kelompok usaha lainnya. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa penyaluran modal, tetapi juga dilengkapi pendampingan, penguatan kapasitas usaha, dan fasilitasi pemasaran agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 secara lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, program yang dijalankan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali pada triwulan III tahun 2026 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Kinerja positif tersebut turut ditopang oleh sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif. Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun, tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit tercatat Rp126,90 triliun atau meningkat 7,78 persen, sementara dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level 2,34 persen.
Parjiman juga menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan Bali tercatat 96,24 persen, melampaui capaian nasional sebesar 93,53 persen. Berdasarkan capaian tersebut, Bali berada di peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.
Dalam Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali turut memberikan penghargaan atas kinerja, inovasi, dan komitmen TPAKD dalam memperluas akses keuangan. TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh TPAKD untuk meningkatkan kinerja, mempererat kolaborasi, dan melahirkan inovasi program. Ia menekankan bahwa keberlanjutan berbagai inisiatif perlu dijaga agar perluasan akses keuangan benar-benar mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (hms/ap)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar