𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗗𝗮𝘁𝗮, 𝗡𝘆. 𝗣𝘂𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗠𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗼𝘀𝘆𝗮𝗻𝗱𝘂 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗽𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮𝘀

TABANAN, Lensabali.id – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mendorong penyeragaman penamaan posyandu berdasarkan nama banjar tempat pelayanan tersebut berada. Langkah ini dinilai penting untuk memudahkan proses identifikasi, pendataan, sekaligus memperlancar koordinasi pelayanan kepada masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan saat kegiatan Aksi Sosial Membina dan Berbagi di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, dan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi putaran terakhir aksi sosial Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan sepanjang 2026.

Dalam kesempatan itu, Putri Koster juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader seiring transformasi posyandu yang kini memiliki cakupan pelayanan lebih luas melalui enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, pemahaman yang memadai menjadi bekal utama kader sebelum menyampaikan berbagai program kepada masyarakat.

“Pahami ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, setiap program yang dimiliki desa harus selaras dengan program pemerintah daerah secara berjenjang agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kader memperhatikan ketertiban administrasi dan pelaporan. Setiap persoalan yang ditemukan dalam pelayanan di lapangan perlu dicatat dan disampaikan kepada Tim Pembina Posyandu Desa untuk selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah atau instansi yang memiliki kewenangan.

Keselarasan program antara tingkat desa dan pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Kader diharapkan mampu mengambil peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebutuhan maupun persoalan warga dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan bahwa kegiatan di Desa Belimbing dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial kepada 80 penerima manfaat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, perhatian terhadap kader juga perlu terus ditingkatkan mengingat Kabupaten Tabanan memiliki sebanyak 8.532 kader posyandu yang selama ini berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, Pengarah Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, turut memberikan sosialisasi mengenai transformasi posyandu dengan cakupan enam bidang SPM. Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga sosial.

Anom menjelaskan bahwa kader posyandu tidak dibebani tugas untuk menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat secara langsung. Peran utama mereka adalah mengenali, mencatat, dan mendata berbagai permasalahan yang ditemukan, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan.

Hasil pendataan tersebut selanjutnya disampaikan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari kelian banjar, perbekel, hingga instansi pemerintah terkait. Dengan alur koordinasi yang jelas, setiap persoalan diharapkan dapat ditangani sesuai bidang pelayanan masing-masing.

“Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.

Aksi sosial di Desa Antosari juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada 70 kader posyandu dari tujuh banjar dinas atau tujuh posyandu. Bantuan yang diberikan terdiri atas 2.100 kilogram beras, 140 krat telur atau sebanyak 4.200 butir, serta 140 kotak susu.

Dengan penyaluran di dua lokasi tersebut, jumlah penerima bantuan mencapai 150 orang, terdiri atas 80 penerima manfaat di Desa Belimbing dan 70 kader di Desa Antosari.

Melalui kegiatan ini, Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali terus mendorong penguatan kapasitas kader, pembenahan administrasi, serta penyelarasan program pelayanan dari tingkat banjar hingga pemerintah daerah. Transformasi posyandu diharapkan mampu menghadirkan pelayanan dasar yang semakin terpadu, responsif, dan berbasis data, sekaligus mendekatkan akses pelayanan berkualitas kepada masyarakat. (hms/ap)