𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗗𝗣𝗥𝗗, 𝗦𝗶𝗮𝗽 𝗦𝗲𝗺𝗽𝘂𝗿𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗣𝗕𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟲

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (14/9).

Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali siap berkolaborasi dengan DPRD dalam membahas sekaligus menyempurnakan rancangan Perubahan APBD 2026. Berbagai kritik, saran, masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dinilai penting untuk memperbaiki kualitas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Koster, pandangan DPRD menjadi bahan penting agar pengelolaan APBD semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil. APBD, kata dia, tidak sebatas dokumen keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menerjemahkan arah pembangunan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam pengelolaan pendapatan, Pemprov Bali akan terus mengoptimalkan PAD dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Peningkatan pendapatan tidak diarahkan untuk membebani masyarakat dan dunia usaha, melainkan melalui pembenahan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah dan penguatan produktivitas BUMD.

Pengawasan penerimaan daerah juga akan diperkuat, termasuk terhadap retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan harus dikelola secara akuntabel dan diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga lingkungan serta kebudayaan Bali.

Pada sektor pariwisata, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi dan sektor ekonomi lainnya terus dilakukan agar struktur ekonomi Bali semakin tangguh.

Koster menekankan bahwa belanja daerah harus difokuskan pada program prioritas dan produktif. Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat optimal tanpa menurunkan mutu pelayanan publik. Percepatan belanja modal dan pelaksanaan proyek prioritas juga akan terus didorong, dengan tetap menjaga kualitas pembangunan.

Sejumlah kebutuhan strategis menjadi perhatian, mulai dari pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan, hingga kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali. Infrastruktur juga diarahkan untuk memperkuat pusat-pusat kegiatan ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah untuk pengembangan green tourism dan sport tourism.

Mengenai SiLPA, pinjaman daerah, hibah, aset dan penyertaan modal, Koster memastikan seluruh kebijakan dilakukan secara hati-hati, transparan dan terukur. Setiap keputusan pembiayaan maupun penyertaan modal harus memperhatikan kemampuan fiskal, manfaat pembangunan, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian utama. Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat terus didorong untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pada saat yang sama, pembangunan dan investasi harus tetap mengacu pada tata ruang, lingkungan hidup dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah juga memperkuat pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat, termasuk melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan serta penguatan sektor pertanian dan peternakan. Persoalan harga tanah dan hunian turut menjadi perhatian agar masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang di Bali.

Di bidang lingkungan dan kesehatan, penanganan sampah terpadu, perlindungan hutan dan mangrove, pencegahan kebakaran, pengembangan transportasi publik serta penguatan sarana kesehatan dan sistem rujukan antarrumah sakit terus menjadi bagian dari agenda pembangunan.

Seluruh masukan fraksi, kata Koster, akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya memenuhi aspek administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan sinergi Pemprov Bali, DPRD, perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan efektif, terukur dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya. (hms/ap)