KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Setelah sebelumnya menyasar Kecamatan Klungkung dan Dawan, kegiatan kali ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (25/9).
Dalam kegiatan tersebut, Desa Tusan dan Desa Nyanglan ditetapkan sebagai lokasi sampel pelaksanaan monev. Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra turut turun langsung mendampingi tim untuk melihat pelaksanaan pemerintahan di kedua desa tersebut.
Pemantauan dilakukan terhadap empat bidang utama, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.
Wabup Tjok Surya menegaskan, pelaksanaan monev bukan ditujukan untuk mencari kesalahan perangkat desa. Kegiatan tersebut justru menjadi sarana untuk melihat kondisi riil penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
“Hasil potret ini akan kita sinkronkan dengan peraturan terbaru dan tata pelaksanaan yang seharusnya. Jika ada hal yang kurang dipahami atau diragukan oleh perangkat desa, di sinilah ruang untuk berkoordinasi langsung dengan tim monev kabupaten,” ujar Tjok Surya.
.jpeg "Dorong Efisiensi Anggaran, Wabup Tjok Surya Minta Desa Fokus Kembangkan Potensi Lokal")
Selain tata kelola pemerintahan, persoalan pengelolaan anggaran desa turut menjadi perhatian. Wabup meminta seluruh perangkat desa bersama elemen masyarakat meningkatkan pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan main-main terkait tata kelola penggunaan anggaran, jangan sampai ada yang bermasalah. Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di tengah penyesuaian kondisi fiskal dan pemotongan anggaran daerah, Wabup meminta pemerintah desa semakin cermat menyusun program kerja. Perencanaan harus diarahkan pada kegiatan prioritas yang memiliki manfaat nyata dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya minta dengan sangat, rancang kegiatan yang benar-benar tepat sasaran. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, pastikan program yang dibuat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Wabup juga mendorong desa tidak hanya bergantung pada anggaran dalam menjalankan pembangunan. Potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa perlu digali dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih selektif, pengelolaan anggaran yang akuntabel dan optimalisasi potensi desa, pembangunan di tingkat desa diharapkan tetap berjalan efektif meski ruang fiskal semakin terbatas. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar