𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗗𝗣𝗗 𝗛𝗞𝗧𝗜 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Bali untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung percepatan terwujudnya kedaulatan pangan di Pulau Dewata. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya atau De Gadjah sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7).

Pelantikan pengurus HKTI Bali dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono. Momentum tersebut menjadi ruang penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi petani dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian ke depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa sektor pertanian Bali saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, sejumlah komoditas utama bahkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan surplus produksi.

“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa di antaranya ada yang surplus seperti beras, jagung, bawang merah dan cabai,” ujarnya.

Meski demikian, Bali masih menghadapi tantangan pada komoditas bawang putih yang hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri. Kondisi tersebut membuat pasokan masih bergantung pada produk impor yang lebih diminati pasar karena harga yang lebih kompetitif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah wilayah potensial seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat produksi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” kata Koster.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari agenda besar pembangunan Bali yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas utama. Selain menjamin ketersediaan pangan, sektor pertanian juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dengan sumbangan sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.

Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas sektor pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat pengembangan pertanian organik yang kini semakin diminati petani.

“Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.

Koster menyebut sekitar 60 persen lahan sawah di Bali telah memiliki sertifikasi organik. Perkembangan tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Meningkatnya minat petani terhadap pertanian organik juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pupuk cair. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan kuota guna memenuhi kebutuhan petani yang terus bertambah.

Menutup sambutannya, Koster menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus HKTI Bali yang baru dilantik serta berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Bali. (hms/ap)