𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗹𝘂𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝗮𝗴𝗮𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮𝗮𝗻, 𝗨𝗖𝗝 𝗗𝗶𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝟱𝟱,𝟭𝟯 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat upaya perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Triwulan I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (7/4).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, serta diikuti para Asisten Bupati dan kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina, yang memaparkan perkembangan capaian kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Klungkung.

Dalam arahannya, Bupati Satria menegaskan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia meminta seluruh pihak memastikan bahwa data kepesertaan yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Apabila data sudah sesuai dengan kondisi di lapangan, maka harus segera ditindaklanjuti. Namun jika masih terdapat keraguan, maka perlu dilakukan koreksi agar data menjadi lebih faktual dan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran,” ujar Bupati Satria.

Selain itu, Bupati Satria juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, guna memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum terdata dalam sistem perlindungan jaminan sosial, sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina, menyampaikan bahwa potensi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) semesta di Kabupaten Klungkung mencapai 50.673 orang.

Namun hingga saat ini, jumlah pekerja BPU yang telah terdaftar baru mencapai 20.529 orang, sehingga masih terdapat kesenjangan sekitar 30.144 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, total penduduk Kabupaten Klungkung yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 48.956 orang.

Pemerintah daerah juga memiliki potensi perlindungan bagi pekerja rentan sebanyak 11.156 orang yang dapat didaftarkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan data tersebut, proyeksi capaian Universal Coverage Jaminan (UCJ) di Kabupaten Klungkung diperkirakan mencapai 60.112 orang atau sekitar 55,13 persen.

Melalui penguatan kolaborasi, validasi data yang lebih akurat, serta perluasan kepesertaan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Klungkung menargetkan peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja yang terlindungi. (*/ap)