KARANGASEM, Lensabali.id – Pengamanan pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di kawasan Pura Agung Besakih diperkuat dengan keterlibatan ratusan personel gabungan serta dukungan sistem pemantauan berbasis teknologi.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan akhir yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wyata Graha Besakih, Selasa (31/3).
Sebanyak 545 personel gabungan disiagakan selama pelaksanaan karya, yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, pecalang, panitia, serta berbagai instansi terkait.
Seluruh personel akan bertugas selama 24 jam dengan pola pengamanan yang mencakup pengamanan terbuka dan tertutup, serta penempatan petugas di sejumlah titik yang dinilai rawan.
“Pengamanan harus maksimal. Jangan sampai ada gangguan sekecil apa pun,” tegas Gubernur Koster.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, mulai dari tarif ojek yang tidak sesuai ketentuan, potensi kehilangan barang, gangguan terhadap sarana upacara, hingga kepadatan di beberapa titik kawasan.
Untuk mengatasi kemungkinan kemacetan, pemerintah juga menyiapkan tim pengurai lalu lintas yang siap bergerak cepat apabila terjadi penumpukan kendaraan.
Pengamanan IBTK 2026 juga diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital.
Lebih dari 144 titik CCTV dipasang di berbagai area strategis dan terhubung langsung dengan command center, sehingga seluruh kawasan dapat dipantau secara real-time.
“Semua harus terpantau. Dengan teknologi, kita bisa respon cepat,” ujar Koster.
Selain itu, sistem penyebaran informasi kepada masyarakat juga diperkuat melalui sistem audio terpadu yang terhubung dengan ORARI serta jaringan komunikasi lainnya.
Pemerintah juga menyiapkan posko layanan publik untuk membantu masyarakat apabila terjadi situasi seperti orang tersesat, kehilangan barang, ataupun kebutuhan informasi lainnya.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sistem layanan tersebut cukup efektif dalam membantu masyarakat menemukan kembali barang yang hilang.
Penataan pedagang di kawasan Besakih juga menjadi bagian dari strategi pengamanan.
Para pedagang diwajibkan berjualan di zona yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan menempati jalur utama, serta diawasi terkait kebersihan dan kelayakan makanan yang dijual.
“Kalau melanggar, kita tindak. Ini untuk keamanan dan kenyamanan semua,” tegas Koster.
Informasi mengenai rangkaian kegiatan, tata tertib, dan pengaturan selama IBTK 2026 juga disosialisasikan hingga ke tingkat desa melalui kepala desa, bendesa adat, media sosial, serta media massa.
Dengan dukungan personel yang besar, sistem pemantauan digital, serta komunikasi publik yang intensif, pengamanan IBTK 2026 diharapkan dapat berjalan optimal.
“Ini tanggung jawab bersama. Semua harus bergerak menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkas Gubernur Koster. (hms/ap)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar