𝗩𝗶𝗿𝗮𝗹 𝗜𝘀𝘂 𝗥𝗦𝗨𝗗 𝗧𝗮𝗯𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗵𝗮𝗯𝗶𝘀𝗮𝗻 𝗢𝗯𝗮𝘁, 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗸𝘀𝗶 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗼𝗸 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗔𝗺𝗮𝗻

TABANAN, Lensabali.id – Isu mengenai kekosongan obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi tersebut mencuat setelah beredar sebuah rekaman voice note yang berisi keluhan seorang dokter senior terkait habisnya stok obat di rumah sakit tersebut.

Menanggapi hal itu, pihak direksi RSUD Tabanan memastikan ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan pasien masih dalam kondisi aman.

"Agar tidak ada isu liar di masyarakat, kami tegaskan obat yang habis yang dimaksudkan dalam voice note itu adalah obat yang sifatnya suplemen, bukan obat yang emergensi. Sementara obat yang lain khususnya emergensi atau penunjang kesehatan pasien masih tersedia," ujar Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta, Selasa (10/3/2026).

Sudiarta menjelaskan keterbatasan sejumlah jenis obat terjadi karena proses klaim BPJS Kesehatan yang belum sepenuhnya rampung secara administrasi. Dana dari klaim tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan operasional rumah sakit, termasuk pengadaan obat dan pembayaran jasa pelayanan.

"Jadi klaim BPJS tidak bisa dilakukan karena peralihan sistem dari manual ke digital dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara di RSUD Tabanan meng-cover 95 persen pasien pengguna BPJS," jelasnya.

Direksi RSUD Tabanan juga membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025, akumulasi utang pengadaan obat sejak penerapan sistem BPJS mencapai lebih dari Rp 36 miliar. Rinciannya terdiri dari utang obat sekitar Rp 19 miliar serta bahan medis habis pakai (BMHP) sekitar Rp 16 miliar.

Sementara itu, stok persediaan obat hingga akhir 2025 tercatat lebih dari Rp 8 miliar, sedangkan BMHP sekitar Rp 895 juta.

Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan, Ni Wayan Primayani, menambahkan bahwa proses digitalisasi sistem klaim turut menyebabkan sejumlah berkas administrasi harus dilengkapi kembali.

"Saat ini ada sekitar 8 ribu - 9 ribu berkas klaim yang masih harus dilengkapi datanya dari manual ke digital. Sehingga banyak tertunda untuk lengkapi berkas klaim. Rata-rata klaim setiap bulan yakni Rp 7 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika klaim belum cair, maka anggaran belanja rumah sakit otomatis ikut terdampak, termasuk untuk pembelian obat dan pembayaran jasa pelayanan.

"Kami upayakan siasati dengan membeli obat yang kualitasnya sedikit di bawah yang biasanya kami sediakan. Yang terpenting adalah pelayanan yang wajib kepada masyarakat," pungkasnya. (ap)