𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗔𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗮𝗿𝘁𝘂 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗦𝗲𝗸𝗱𝗮 𝗗𝗲𝘄𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗻𝘀𝗼𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶

DENPASAR, Lensabali.id  – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali dalam audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan sebagai bagian dari uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di Bali. Pertemuan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3).

Dalam forum tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Bali telah ditetapkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara terintegrasi di tingkat provinsi.

“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Penetapan Bali sebagai pilot project, lanjutnya, merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.

Ia menegaskan, implementasi sistem digital perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Digitalisasi diyakini mampu memperbaiki proses pendataan hingga distribusi bantuan sehingga lebih akurat dan tepat sasaran.

“Dengan sistem digital, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel. Namun pemerintah tetap memastikan seluruh masyarakat terlayani, termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi digital,” jelasnya.

Audiensi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo. Para narasumber memaparkan strategi serta dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif.

Kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi untuk membahas langkah implementasi di daerah, termasuk diskusi dan sesi tanya jawab guna memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan program ini secara efektif.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” tutupnya. (hms/ap)