𝗧𝗶𝗻𝗱𝗮𝗸 𝗟𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗶 𝗔𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻 𝗥𝗮𝗸𝗼𝗿 𝗙𝗼𝗿𝗸𝗼𝗽𝗶𝗺𝗱𝗮 𝘀𝗲-𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘄𝗶𝘀𝗮𝘁

DENPASAR, Lensabali.id — Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam rapat koordinasi nasional, Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026).

Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan Bali yang terpadu, khususnya pada penguatan kualitas lingkungan, pembenahan tata kelola pariwisata, serta memastikan arah pembangunan berjalan berkelanjutan sejalan dengan visi Bali Era Baru.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI memberikan atensi khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi citra pariwisata harus ditangani secara serius, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Gubernur Koster.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung, yang kerap mengalami lonjakan sampah kiriman pada musim tertentu, terutama Desember hingga Januari akibat arus laut. Untuk itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.

Penanganan tersebut selaras dengan program strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali yang akan dicanangkan serentak pada 1 Maret 2026. Program ini melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas guna menjaga ekosistem laut, melindungi kawasan pantai, dan mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain isu sampah, rapat koordinasi juga membahas berbagai agenda strategis lainnya, mulai dari penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, hingga pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas, terukur, dan konsisten demi menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan.

“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh pemerintah kabupaten/kota serta komponen masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan indikator makro pembangunan, kondisi Bali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen—salah satu yang terendah secara nasional.

Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap kokoh sebagai destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen memperkuat sinergi, mempercepat implementasi program strategis, serta menjaga Bali tetap bersih, tertata, aman, dan berdaya saing global. (hms/ap)