𝗥𝗮𝗸𝗼𝗿 𝗣𝟰𝗚𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮 𝗧𝗮𝗸 𝗕𝗶𝘀𝗮 𝗦𝗲𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗛𝗮𝘁𝗶

DENPASAR, Lensabali.id - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen kuat dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi P4GN Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi terhadap arus wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa dan ketergantungan ekonomi sebesar 66 persen pada sektor pariwisata, Bali dituntut menjaga keamanan sekaligus citra globalnya.

“Ketika saya menerima audiensi Kepala BNN dan melihat data yang disampaikan, saya melihat kita harus sangat serius menangani persoalan narkoba ini. Bali adalah destinasi wisata dunia, wilayahnya kecil, tetapi memiliki daya tarik global yang luar biasa,” ujar Gubernur Koster.

Ia menegaskan, penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dari hulu ke hilir melalui kerja terpadu seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BNN, aparat penegak hukum, hingga desa adat.

Dalam forum tersebut, Gubernur Koster juga mendorong penguatan sistem pencegahan berbasis desa adat dengan menyusun pararem anti narkoba sebagai benteng kearifan lokal. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun kesadaran kolektif dan perlindungan sosial dari tingkat paling dasar.

Rakor P4GN 2026 diharapkan menghasilkan rencana aksi daerah yang konkret, terukur, dan terintegrasi, mencakup penguatan deteksi dini, pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberantasan peredaran narkotika di Bali. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Gubernur Koster mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan bahu-membahu melindungi generasi muda dari ancaman narkotika demi masa depan Bali yang aman, bermartabat, dan berdaya saing global.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Bali Brigjen Pol. Drs. Budi Sajidin mengungkapkan bahwa ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bali terus berkembang dengan dinamika yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Kejahatan narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial dan masa depan generasi bangsa.

Data menunjukkan bahwa ancaman narkoba telah menjangkau wilayah perkotaan hingga pedesaan, termasuk kawasan pariwisata. Sepanjang 2025, kasus narkotika banyak terungkap di Denpasar, Badung, Buleleng, serta wilayah lainnya di Bali.

Ia juga menyoroti munculnya jenis narkoba baru dan perubahan modus kejahatan, seperti penyusupan zat adiktif dalam cairan vape serta praktik clandestine lab, yang menuntut respons kebijakan lebih adaptif dan progresif.

Selain keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan partisipasi pemangku kepentingan, minimnya regulasi berbasis kearifan lokal seperti pararem anti narkoba di desa adat menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, BNN mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik daerah, penguatan tim lintas instansi, serta penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni melalui asesmen terpadu.

Dengan pendekatan collaborative governance dan semangat War on Drugs for Humanity, Bali berkomitmen menegakkan ketegasan negara sekaligus menjunjung nilai kemanusiaan dalam melindungi generasi muda dan menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Masyarakat diimbau berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan melaporkan, berkonsultasi, atau mencari bantuan terkait permasalahan narkotika melalui Call Center 184 maupun layanan pengaduan yang tersedia, guna mewujudkan Bali Bersinar. (*/ap)