BADUNG, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster membuka Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan di Merusaka Nusa Dua, Sabtu (29/11). Ia mengapresiasi konsistensi BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan mutu layanan dan pelaporan. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih. Setiap warga berhak atas jaminan sosial,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menekankan bahwa negara telah menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan. “Negara sudah menyiapkan dua badan ini sebagai wujud hadirnya perlindungan bagi seluruh warga,” katanya.
Ia juga menyoroti instrumen hukum Bali, mulai Perda Nomor 10 Tahun 2019 hingga Pergub Nomor 19 Tahun 2017 yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial. “Ini payung hukum bagi universal coverage,” tegasnya.
Perlindungan Pekerja Nonformal Rentan 11 Ribu Sulinggih dan Pemangku
Koster menekankan bahwa Bali memberi perhatian besar terhadap pekerja nonformal rentan, termasuk lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku yang kini telah terlindungi. “Pekerjaan rohaniawan sangat mulia. Perlindungan ini sangat penting,” ucapnya.
Selain rohaniawan, Bali juga memastikan petani, nelayan, pekerja seni, perangkat desa, serati, pecalang, dan lembaga adat lainnya masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kelompok-kelompok tersebut memiliki peran strategis bagi kehidupan sosial budaya Bali.
Gubernur mengakui tingkat kepesertaan berbeda antar kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah terus mengalokasikan anggaran APBD untuk mempercepat kepesertaan pekerja rentan. “Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Gubernur turut memaparkan capaian tata kelola pemerintahan Bali, termasuk 11 kali Opini WTP dan posisi terbaik nasional dalam MCP KPK. “Saya pastikan tidak ada yang bermain-main. Merit sistem diterapkan sangat ketat,” tegasnya.
Terima Kasih Gubernur Koster, Sosok Berkomitmen Tinggi untuk Bali Berkelanjutan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suandar, memberikan apresiasi atas kehadiran Gubernur. “Beliau sangat peduli pada keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali. Ini bukan hanya soal manfaat jangka pendek,” ujarnya.
Ia menyebut dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tahun depan mendekati Rp1.000 triliun sehingga penguatan tata kelola menjadi tanggung jawab besar. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Evan Kurniawan, menambahkan kekagumannya terhadap tradisi Bali yang menyanyikan Indonesia Raya tiga stanza. “Ini sangat sesuai dengan kondisi bangsa saat ini,” ucapnya.
Evan menjelaskan bahwa diseminasi ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap tim internal BPJS Ketenagakerjaan yang sejak 2015 menyempurnakan sistem pelaporan terintegrasi. Kegiatan ini dihadiri pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan. (*/ap)

.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar