JAKARTA, Lensabali.id - Media Inggris The Guardian menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyebut proyek ambisius itu berpotensi menjadi “kota hantu”. Namun, Otorita IKN (OIKN) menegaskan bahwa narasi tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’” yang tayang 29 Oktober 2025, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai proyek megah yang berdiri “di tengah kehampaan”. Media itu menulis, “Di antara deretan gedung futuristik, jalan-jalan besar Nusantara tampak sepi, hanya ada beberapa tukang kebun dan segelintir turis dengan rasa ingin tahunya.” Foto wisatawan yang berpose di depan patung instalasi sayap di Taman Kusuma Bangsa turut memperkuat kesan sunyi yang ingin ditampilkan media tersebut.
Menanggapi hal itu, juru bicara OIKN Troy Pantouw menilai The Guardian keliru dalam menggambarkan situasi IKN. Ia menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut berjalan aktif dan terus menunjukkan kemajuan nyata di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Troy merinci, sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk memperkuat arah pembangunan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Melalui aturan itu, Nusantara ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, disertai dukungan pemindahan ASN dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain dukungan kebijakan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Namun, pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga menggandeng investor domestik dan asing melalui skema kerja sama dan investasi murni.
Melalui akun media sosial resminya, OIKN rutin memperlihatkan kemajuan pembangunan. Salah satunya adalah proyek NusaTechno, sistem pengelolaan air bersih yang memastikan suplai air aman dan layak konsumsi. Selain itu, Kawasan Basilika Nusantara juga tengah dikebut pembangunannya dan disebut sebagai simbol harmoni serta toleransi di pusat pemerintahan baru tersebut.
Lebih jauh, OIKN menekankan bahwa pembangunan IKN juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, kolaborasi antara guru dan native speaker dari Inggris telah dimulai di SDN 006 Sepaku guna menumbuhkan literasi bahasa Inggris. Di sektor pertanian, lebih dari 2.000 bibit tanaman telah ditanam dalam program pertanian berkelanjutan bersama 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani, termasuk pemecahan rekor MURI untuk penanaman serentak di DAS Sanggai.
Meski begitu, pembangunan IKN tidak luput dari kritik masyarakat adat. Warga suku Balik yang tinggal di sekitar Sungai Sepaku mengaku menghadapi masalah banjir dan sulitnya akses air bersih setelah proyek instalasi air dibangun. “Air itu hanya mengalir ke IKN,” kata Arman, seorang warga suku Balik yang juga petani dan nelayan, seperti dikutip The Guardian. Ia menuturkan, janji pemerintah soal distribusi air bersih bagi warga sekitar belum terealisasi sepenuhnya.
Terkait isu penggusuran, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menegaskan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap warga adat. Ia menyebut semua proses pengadaan lahan dilakukan melalui sosialisasi dan sesuai aturan. “Hak-hak masyarakat adat dilindungi di IKN. Tidak ada penggusuran semena-mena,” ujarnya.
OIKN berharap masyarakat memahami bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, melainkan juga transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Kritik boleh muncul, namun menurut Otorita, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Nusantara jauh dari gambaran “kota hantu” seperti yang diberitakan. (ap)
Dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s New Capital, Nusantara, in Danger of Becoming a ‘Ghost City’” yang tayang 29 Oktober 2025, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai proyek megah yang berdiri “di tengah kehampaan”. Media itu menulis, “Di antara deretan gedung futuristik, jalan-jalan besar Nusantara tampak sepi, hanya ada beberapa tukang kebun dan segelintir turis dengan rasa ingin tahunya.” Foto wisatawan yang berpose di depan patung instalasi sayap di Taman Kusuma Bangsa turut memperkuat kesan sunyi yang ingin ditampilkan media tersebut.
Menanggapi hal itu, juru bicara OIKN Troy Pantouw menilai The Guardian keliru dalam menggambarkan situasi IKN. Ia menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut berjalan aktif dan terus menunjukkan kemajuan nyata di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Troy merinci, sejumlah kebijakan telah diterbitkan untuk memperkuat arah pembangunan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Melalui aturan itu, Nusantara ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, disertai dukungan pemindahan ASN dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain dukungan kebijakan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Namun, pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga menggandeng investor domestik dan asing melalui skema kerja sama dan investasi murni.
Melalui akun media sosial resminya, OIKN rutin memperlihatkan kemajuan pembangunan. Salah satunya adalah proyek NusaTechno, sistem pengelolaan air bersih yang memastikan suplai air aman dan layak konsumsi. Selain itu, Kawasan Basilika Nusantara juga tengah dikebut pembangunannya dan disebut sebagai simbol harmoni serta toleransi di pusat pemerintahan baru tersebut.
Lebih jauh, OIKN menekankan bahwa pembangunan IKN juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas SDM. Misalnya, kolaborasi antara guru dan native speaker dari Inggris telah dimulai di SDN 006 Sepaku guna menumbuhkan literasi bahasa Inggris. Di sektor pertanian, lebih dari 2.000 bibit tanaman telah ditanam dalam program pertanian berkelanjutan bersama 67 kelompok tani dan kelompok wanita tani, termasuk pemecahan rekor MURI untuk penanaman serentak di DAS Sanggai.
Meski begitu, pembangunan IKN tidak luput dari kritik masyarakat adat. Warga suku Balik yang tinggal di sekitar Sungai Sepaku mengaku menghadapi masalah banjir dan sulitnya akses air bersih setelah proyek instalasi air dibangun. “Air itu hanya mengalir ke IKN,” kata Arman, seorang warga suku Balik yang juga petani dan nelayan, seperti dikutip The Guardian. Ia menuturkan, janji pemerintah soal distribusi air bersih bagi warga sekitar belum terealisasi sepenuhnya.
Terkait isu penggusuran, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menegaskan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap warga adat. Ia menyebut semua proses pengadaan lahan dilakukan melalui sosialisasi dan sesuai aturan. “Hak-hak masyarakat adat dilindungi di IKN. Tidak ada penggusuran semena-mena,” ujarnya.
OIKN berharap masyarakat memahami bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, melainkan juga transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Kritik boleh muncul, namun menurut Otorita, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Nusantara jauh dari gambaran “kota hantu” seperti yang diberitakan. (ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar