DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, sepakat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Bali. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dan menuntaskan lebih dari 33 ribu unit RTLH paling lambat tahun 2029.
Dalam pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10), Koster menyampaikan data rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. “APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit, provinsi menyalurkan BKK untuk daerah dengan fiskal lemah, dan sisanya ditopang APBD kabupaten/kota, CSR, serta gotong royong ASN,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung penanganan bencana banjir besar yang melanda Bali akibat badai Rossby. Bantuan Rp15 juta per KK terdampak, Rp3,4 miliar untuk pedagang Pasar Badung, serta lebih dari Rp1 miliar bagi korban di Tabanan dan Jembrana telah disalurkan. “Semua rumah rusak sudah tertangani. Ke depan, empat sungai besar akan diaudit untuk reboisasi dan mitigasi lebih kuat,” ujar Koster.
Dalam pertemuan di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10), Koster menyampaikan data rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. “APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit, provinsi menyalurkan BKK untuk daerah dengan fiskal lemah, dan sisanya ditopang APBD kabupaten/kota, CSR, serta gotong royong ASN,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung penanganan bencana banjir besar yang melanda Bali akibat badai Rossby. Bantuan Rp15 juta per KK terdampak, Rp3,4 miliar untuk pedagang Pasar Badung, serta lebih dari Rp1 miliar bagi korban di Tabanan dan Jembrana telah disalurkan. “Semua rumah rusak sudah tertangani. Ke depan, empat sungai besar akan diaudit untuk reboisasi dan mitigasi lebih kuat,” ujar Koster.
.jpeg "Gubernur Koster & Wamen Fahri Hamzah Sepakat Hapus Rumah Tak Layak Huni di Bali Mulai 2026")
Fahri Hamzah menegaskan Bali memiliki peran strategis sebagai etalase Indonesia. Karena itu, desain perumahan dan pemukiman harus berstandar internasional. “Dengan 6,5 juta wisatawan asing, Bali adalah wajah Indonesia. Perumahan di sini harus modern, terintegrasi, tapi tetap menghormati budaya lokal,” kata Fahri.
Ia juga menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 12 km², khususnya di daerah pesisir, agar menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata. “Pantai Bali harus bercahaya seperti Maldives,” tambahnya.
Koster menutup pertemuan dengan optimisme. Menurutnya, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi pedoman dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan, kemacetan, sampah, dan ketimpangan wilayah. “Kami ingin Bali bukan hanya indah bagi wisatawan, tapi juga layak huni bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya. (hms/ap)
Ia juga menargetkan penataan kawasan kumuh seluas 12 km², khususnya di daerah pesisir, agar menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata. “Pantai Bali harus bercahaya seperti Maldives,” tambahnya.
Koster menutup pertemuan dengan optimisme. Menurutnya, Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi pedoman dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan, kemacetan, sampah, dan ketimpangan wilayah. “Kami ingin Bali bukan hanya indah bagi wisatawan, tapi juga layak huni bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya. (hms/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar