𝗕𝘂𝗿𝘂𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗺𝗮𝗶, 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗨𝗠𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶 𝗥𝗽𝟱,𝟲 𝗝𝘂𝘁𝗮 - LENSA BALI

Hot


Rabu, 18 November 2026

𝗕𝘂𝗿𝘂𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗺𝗮𝗶, 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗨𝗠𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶 𝗥𝗽𝟱,𝟲 𝗝𝘂𝘁𝗮

Buruh Bali Siapkan Aksi Damai, Desak UMP 2027 Capai Rp5,6 Juta

DENPASAR, Lensabali.id – Serikat pekerja di Bali berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Bali pada Jumat (20/11/2026). Mereka mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp5,604 juta.

Aksi tersebut diperkirakan diikuti lebih dari 300 orang. Pelaksanaannya sehari sebelum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengumumkan besaran UMP 2027 pada 21 November 2026. Momentum itu dinilai menjadi kesempatan terakhir bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi sebelum keputusan ditetapkan.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, mengatakan aksi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 Wita. Selain menyampaikan tuntutan, peserta juga akan menggelar audiensi terbuka dengan Gubernur Bali.

"Hari Jumat tanggal 20 November, jam 09.00 Wita, kami akan melakukan aksi damai dan audiensi terbuka di depan kantor gubernur, untuk meminta kepada gubernur agar menetapkan UMP sesuai nilai KHL Bali," ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Peserta aksi akan berkumpul di Parkir Timur Lapangan Renon, Denpasar, sebelum bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Bali. Rai juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk ikut bergabung karena persoalan upah minimum dinilai menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja secara luas, bukan hanya kepentingan serikat.

"Kami mengajak dan mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada di Pulau Bali untuk membersamai aksi yang diselenggarakan 20 November. Kita sama-sama memberikan ultimatum kepada pejabat daerah, khususnya gubernur, agar segera menetapkan UMP sesuai dengan KHL yang sudah ditentukan," ungkapnya.

Sebelumnya, serikat pekerja memperjuangkan agar UMP Bali 2027 setara atau setidaknya mendekati KHL Bali 2025 sebesar Rp5,253 juta. Namun, berdasarkan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, angka KHL Bali terbaru tercatat mencapai Rp5,604 juta atau meningkat 6,69%.

Kenaikan tersebut menjadi dasar tambahan bagi pekerja untuk mendorong penyesuaian upah minimum tahun depan. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan angka KHL terbaru dalam menentukan besaran UMP.

Upaya menyampaikan tuntutan telah dilakukan melalui sejumlah jalur. Di antaranya audiensi dengan Komisi IV DPRD Bali pada Senin (28/9/2026), serta menyuarakan aspirasi dalam Aksi Kamisan Bali pada Kamis (22/10/2026). Dalam aksi tersebut, aspirasi pekerja juga didengarkan langsung oleh Gubernur Bali. (*ap)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar