𝗣𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗜𝗸𝗹𝗶𝗺 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗘𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗡𝗼𝗹 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵 - LENSA BALI

Hot


Selasa, 13 Oktober 2026

𝗣𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗜𝗸𝗹𝗶𝗺 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗘𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗡𝗼𝗹 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗶𝗵

Pekan Iklim Bali 2026, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Menuju Bali Emisi Nol Bersih

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan, pengembangan energi bersih, dan perluasan Kawasan Rendah Emisi (KRE). Komitmen tersebut disampaikan saat membuka paparan pada Pekan Iklim Bali 2026 di Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Koster menilai perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Aktivitas pariwisata yang tinggi beriringan dengan meningkatnya kebutuhan energi, air, dan transportasi, serta timbulan sampah yang memberi tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Dampaknya kini dirasakan masyarakat melalui banjir, kekeringan, abrasi pantai, kenaikan suhu, hingga berkurangnya ketersediaan sumber daya air.

"Semuanya bertumpu pada daya dukung alam Bali yang terbatas. Di sinilah persoalan iklim menjadi sangat nyata bagi Bali," tegasnya. Karena itu, keseimbangan alam dan lingkungan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan untuk menjaga keberlanjutan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Pelaksanaannya dilakukan secara niskala-sakala, melalui upacara Jagat Kerthi sebagai bentuk penghormatan terhadap alam serta kebijakan nyata berupa perluasan kawasan hutan, pertanian organik, energi bersih, kendaraan listrik, pembatasan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemprov Bali juga menetapkan target kawasan hutan minimal 30 persen dan tutupan hijau minimal 60 persen dari luas daratan Bali.

Salah satu langkah konkret yang terus dikembangkan adalah KRE Sanur, yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025. Koster mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Kota Denpasar, Desa Adat Sanur, dan Desa Adat Intaran dalam menata kawasan tersebut sebagai ruang yang lebih ramah lingkungan.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Denpasar, Desa Adat Sanur, dan Desa Adat Intaran yang terlibat langsung dalam penataannya. Sanur membuktikan bahwa aksi iklim berjalan efektif apabila desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penerima kebijakan," ujarnya.

Keberhasilan Sanur menjadi pijakan untuk memperluas pengembangan KRE Kerthi Bhumi Satwika. Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terkait telah menandatangani kesepakatan pengembangan kawasan tersebut bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang, Sabtu (10/10/2026), di Pura Dang Kahyangan Er Jeruk, Gianyar. Program ini mengacu pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 dan melibatkan Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, serta Kota Denpasar.

Enam kawasan yang menjadi sasaran pengembangan meliputi Ubud, Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar. Pelaksanaannya dirancang bertahap dan terukur hingga 2030 dengan lima pilar utama, yaitu energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau, dan masyarakat hijau.

Secara khusus, Nusa Penida disiapkan sebagai proyek percontohan pulau hijau dengan target pemanfaatan energi terbarukan 100 persen pada 2030, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mobilitas di kawasan tersebut. "Penetapannya pada Rahina Tumpek Wayang menegaskan bahwa aksi iklim Bali dijalankan secara niskala-sakala. Bahkan, Nusa Penida kami siapkan sebagai percontohan pulau hijau dengan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh mobilitasnya menggunakan kendaraan listrik," jelas Koster.

Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemprov Bali meluncurkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Bali sebagai peta jalan menuju Net Zero Emission 2045. Koster menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar upaya penurunan emisi dapat berjalan terpadu.

"Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, sesuai Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam satu kesatuan wilayah, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola," imbuhnya.

Koster juga mengapresiasi Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta seluruh pihak yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan Pekan Iklim Bali. Memasuki tahun kedua sejak pertama kali digelar pada Agustus 2025, kegiatan ini diharapkan memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan untuk menghasilkan aksi iklim yang nyata dan berkelanjutan.

Pekan Iklim Bali 2026, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Menuju Bali Emisi Nol Bersih

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq turut mengapresiasi komitmen Bali dalam menjaga lingkungan. Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Menurutnya, Pekan Iklim Bali perlu mendorong kemitraan investasi sekaligus langkah nyata, bukan sekadar pertukaran gagasan.

"Dukungan daerah sangat dibutuhkan karena Indonesia rentan terhadap isu perubahan iklim. Kita sadar betul, saat ini global tengah menghadapi triple planetary crisis yang bahkan telah mengarah pada triple planetary disasters. Untuk itu, yang sangat dibutuhkan adalah perubahan perilaku manusia," pungkasnya.

Pekan Iklim Bali 2026 berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 dengan tema "Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Kembali Arti Transisi untuk Semua". Berpusat di KRE Sanur, kegiatan ini didukung Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama berbagai lembaga dan organisasi nonpemerintah. Mobilitas ramah lingkungan turut didorong melalui jalur pejalan kaki, sepeda, serta layanan angkutan listrik atau shuttle Intaran.

Rangkaian kegiatan mencakup empat agenda utama, yakni Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempatnya menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan serta inovasi menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendorong terwujudnya Bali yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar