DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan. Penguatan koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Andika menjelaskan peran Kemenko Kumham Imipas dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, serta pemasyarakatan. Pembentukan kementerian koordinator tersebut berkaitan dengan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Andika menekankan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas ketiga kementerian tersebut.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Dalam bidang HAM, ia turut menyoroti perlunya kerja sama pusat dan daerah untuk memperkuat perlindungan serta pemajuan HAM. Langkah tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan, dengan dukungan jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT yang memiliki wilayah kerja di Bali.
Gubernur Koster menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Bali untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat. Menurutnya, urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Ia menambahkan, sinergi antarpemerintahan diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara selaras, responsif terhadap kebutuhan daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemprov Bali pun berkomitmen mendukung koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Audiensi yang turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemprov Bali, sekaligus mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (hms/ap)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar