DENPASAR, Lensabali.id – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah kembali menyasar masyarakat Bali. Pada 2026, Provinsi Bali memperoleh alokasi sebanyak 4.184 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap unit.
Pelaksanaan program tersebut ditinjau langsung Menteri PKP RI Maruarar Sirait di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026). Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa.
Salah satu rumah yang menjadi sasaran peninjauan merupakan milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja. Sehari-hari Pageh bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Sebagai ibu sekaligus kepala keluarga, ia menghidupi tiga anaknya.
Pageh menerima bantuan BSPS senilai Rp20 juta. Pengerjaan rumah dimulai 1 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus. Perbaikan mencakup rangka atap, ring balok, penutup atap atau genteng, lantai, pintu, hingga jendela. Pembangunan juga mendapat dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp4,088 juta.
Selain Pageh, terdapat empat calon penerima BSPS lainnya di Kelurahan Tonja, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Secara keseluruhan, 4.184 unit bantuan yang dialokasikan untuk Bali tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sebanyak 1.113 unit diperuntukkan bagi wilayah perdesaan, 2.812 unit untuk kawasan pesisir, dan 259 unit menyasar wilayah perkotaan.
Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha menyampaikan bahwa jumlah tersebut mengalami lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Bali hanya memperoleh alokasi 31 unit, sedangkan pada 2026 jumlahnya mencapai 4.184 unit.
.jpeg "Sekda Dewa Indra Dampingi Menteri PKP ke Tonja, Bali Kebagian 4.184 Unit dengan Bantuan Rp20 Juta per Rumah dalam Program Bedah Rumah 2026")
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh pihak memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi agar penyerapan bantuan dapat berjalan optimal.
"Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta kepada Bapak Sekda Provinsi Bali untuk mengoordinasikan program ini dengan Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Bali," tegasnya.
Maruarar juga mengharapkan keterlibatan TNI dan Polri dalam mengawal program tersebut. Menurutnya, BSPS merupakan bagian dari program strategis Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
"Kemudian kepada TNI/Polri, kami meminta agar dikawal program strategis Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kami hadir bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni," jelasnya.
Dengan besarnya alokasi tahun ini, Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu memperkuat koordinasi sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hunian. (hms/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar