𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗮𝗻𝘀𝗼𝘀 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗕𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵, 𝟵𝟯 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗠𝗶𝘀𝗸𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗿𝗷𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘂 𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id - Pemerintah Kota Denpasar bersama Kementerian Sosial mulai menguji sistem digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) sebagai upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya tingkat kesalahan data penerima bansos di Denpasar.

Uji coba yang dilaksanakan di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, pada Kamis (05/06/2026), menemukan berbagai ketidaksesuaian data yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan.

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain warga yang telah berpindah domisili namun masih tercatat sebagai penerima, warga yang telah meninggal dunia tetapi belum tercatat dalam administrasi kependudukan, hingga adanya aparatur sipil negara (ASN) yang masih tercantum dalam data keluarga penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, mengatakan Denpasar siap menjadi lokasi pelaksanaan uji coba digitalisasi tersebut.

"Data desil 1-5 dari Kemensos ada 38 ribu warga. Yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD baru 2 ribu orang, sekitar 15 persen," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkot Denpasar telah menyiapkan 85 agen Perlinsos yang bertugas mendampingi masyarakat dalam proses digitalisasi dan pembaruan data.

Menurut Laxmy, pemerintah juga gencar memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak ragu menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat proses pengelolaan data dan kata sandi dilakukan langsung oleh masing-masing pengguna.

Selain itu, pelayanan jemput bola akan diberikan kepada kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki telepon pintar.

"Untuk lansia, disabilitas, ODGJ tanpa HP pintar, agen akan jemput bola ke rumah. Warga juga bisa urus IKD dan BPJS di Dinsos atau desa lurah," jelasnya.

Laxmy juga memastikan masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila menemukan ketidaksesuaian data melalui portal DTSEN maupun melalui agen Perlinsos di masing-masing desa atau kelurahan. (ap)