JAKARTA, Lensabali.id - Pemerintah berencana menerapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Lebaran. Kebijakan ini juga akan disertai imbauan bagi sektor swasta untuk mengikuti langkah serupa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan teknis mengenai kebijakan tersebut masih dalam tahap perincian. Namun, pemerintah telah memastikan implementasinya akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri.
“WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai Salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Menurut Airlangga, skema kerja dari rumah tidak diterapkan penuh sepanjang pekan. Pemerintah hanya merencanakan WFH satu hari dalam sepekan agar keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas tetap terjaga.
Ia menambahkan, implementasi kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri guna memastikan pelaksanaannya berjalan efektif di berbagai instansi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH berpotensi menekan konsumsi energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan perhitungan awal pemerintah, penghematan BBM diperkirakan bisa mencapai sekitar 20 persen.
“Ada hitungan kasar sekali, WFH bisa menghemat kira-kira seperlima, sekitar 20 persen penggunaan BBM,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan bertujuan menjaga efektivitas kerja. Pasalnya, tidak semua pekerjaan dapat dijalankan optimal apabila dilakukan sepenuhnya dari rumah.
“Nanti libur terus, nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Purbaya juga menilai penerapan WFH pada hari Jumat dapat menciptakan akhir pekan lebih panjang hingga Minggu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong aktivitas rumah tangga serta memberi dampak positif bagi sektor tertentu, termasuk pariwisata.
Wacana WFH ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, ia meminta jajarannya mengkaji berbagai langkah penghematan energi sebagai antisipasi gejolak ekonomi global.
“Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo.
Sejumlah negara juga mulai mengambil langkah serupa dalam upaya menekan konsumsi energi. Thailand, misalnya, meminta pegawai negeri bekerja dari rumah serta mengatur penggunaan listrik. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari sepekan di sektor publik, sementara Pakistan mengkaji skema pembelajaran jarak jauh dan WFH.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengganggu layanan publik maupun produktivitas nasional. (ap)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar