DENPASAR, Lensabali.id – Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1948 yang berdekatan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipatif guna menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan kehidupan antar umat beragama.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (16/3).
Menurut Koster, momentum dua hari raya besar yang berdekatan memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan tertib, aman, serta tetap menjaga suasana Bali yang kondusif.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah menerbitkan seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah.
“Mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, dan FKUB Provinsi Bali telah menerbitkan seruan bersama tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1948/Tahun 2026 yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026,” kata Koster.
Seruan bersama ini, lanjutnya, menjadi wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk menjaga ketertiban dan keamanan sekaligus memperkuat semangat toleransi antarumat beragama.
Dengan demikian, kedua perayaan suci tersebut diharapkan dapat berlangsung secara khidmat, saling menghormati, serta tetap menjaga harmoni kehidupan masyarakat di Pulau Dewata.
Koster menambahkan bahwa periode menjelang hari raya biasanya diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas keagamaan, serta kegiatan sosial dan ekonomi.
Situasi tersebut, menurutnya, perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.
“Selain itu, kita juga perlu mewaspadai berbagai dinamika sosial seperti kemungkinan munculnya narasi provokatif di media sosial, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Nyepi oleh pendatang maupun wisatawan asing, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang hari raya,” imbuhnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi konflik sosial.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik, mengoptimalkan peran aparat keamanan serta perangkat desa adat, serta mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
.jpeg "Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Koster Ajak Kemenag dan Forkopimda Perkuat Mitigasi Konflik Sosial")
Koster juga menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.
“Saya ingin menegaskan bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi,” ungkapnya.
Namun demikian, pelaksanaannya tetap memerlukan pendekatan yang bijaksana dengan memperhatikan kearifan lokal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong peran aktif FKUB sebagai ruang dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Mitigasi Potensi Konflik Sosial Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Sosial.”
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, serta Kabag Ops Badan Intelijen Negara Daerah Bali. (hms/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar