𝗪𝗮𝗯𝘂𝗽 𝗧𝗷𝗼𝗸 𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮 𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴

 

Klungkung, Lensabali.id – Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini merupakan inisiatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali yang menjadikan Kabupaten Klungkung sebagai tuan rumah pelaksanaan workshop tahun 2025.

Dalam sambutan Bupati Klungkung yang dibacakan oleh Wabup Tjok Surya, disampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap seluruh peserta yang terdiri dari para Perbekel, Sekretaris Desa, serta Jero Bendesa se-Kabupaten Klungkung dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.

“Gunakan momen ini untuk berdiskusi aktif, menyerap wawasan baru, dan memperkuat kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa,” pesan Wabup Tjok Surya.

Lebih lanjut, Wabup Tjok Surya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali tata kelola keuangan desa serta menemukan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi selama ini.

“Bangun komunikasi yang harmonis antara desa dinas dan desa adat. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi yang solid. Mari wujudkan desa yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas dan Dana Desa (ABD) BPKP Provinsi Bali, Rustan, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas dan Desa Adat yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan berbasis sumber daya manusia di tingkat desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Desa Dinas, dan Desa Adat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. (editor/GP)