𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻: 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗗𝗶𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗔𝗸𝗮𝗿 𝗥𝘂𝗺𝗽𝘂𝘁, 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗦𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗗𝗮𝘆𝗮 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹

Denpasar, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Bali harus berangkat dari kekuatan masyarakat di bawah, dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi lokal. Hal itu disampaikan saat menghadiri Forum Pengembangan Ekonomi Daerah di Hyatt Regency Sanur, Senin (20/10).

Dalam forum tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya menjaga kemandirian pangan, sandang, dan energi agar Bali tetap eksis serta berdaya saing di masa depan.

“Bali hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan primer, terutama pangan dari sumber daya yang dimilikinya — seperti beras, umbi-umbian, bawang merah, cabai, sayur mayur, coklat, dan kopi. Hanya bawang putih yang masih kita impor, karena persoalan harga jual,” ungkap Koster.

Menurutnya, kemandirian ekonomi Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata, melainkan harus diperkuat melalui sektor-sektor produktif berbasis kearifan lokal. Salah satu langkah nyata yang kini didorong pemerintah adalah pemanfaatan sandang lokal, terutama kain tenun tradisional endek dan songket, yang dihasilkan dan digunakan oleh masyarakat Bali sendiri.

“Kalau bahan pangan dan sandang diproduksi serta digunakan oleh orang Bali sendiri, maka roda ekonomi akan terus berputar di Bali. Ini menjadi pondasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan bermartabat,” tegasnya.

Meski dihadapkan pada tantangan sepwerti alih fungsi lahan, keterbatasan infrastruktur publik, serta meningkatnya kasus penodaan tempat suci, Gubernur Koster tetap optimistis Bali akan mampu tumbuh dan bangkit dengan berpijak pada visinya, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Era Baru.”

Visi tersebut, katanya, menjadi panduan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.

Lebih lanjut, Koster menegaskan arah pembangunan Bali akan dilaksanakan dalam satu kesatuan wilayah — “1 Pulau, 1 Pola, 1 Tata Kelola” — demi meneguhkan identitas dan kekuatan Pulau Dewata dalam menghadapi perubahan global.

Sementara itu, Deputi Komisioner Hubungan Internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Bambang Mukti Riyadi menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di daerah.

“Melalui Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, kami berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar ekonomi kreatif benar-benar menjadi pilar utama pengembangan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bali. (editor/GP)