𝗜𝗛𝗦𝗚 𝗔𝗺𝗯𝗿𝘂𝗸 𝟲𝟳𝟴 𝗣𝗼𝗶𝗻, 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 - LENSA BALI

Hot


Minggu, 18 Oktober 2026

𝗜𝗛𝗦𝗚 𝗔𝗺𝗯𝗿𝘂𝗸 𝟲𝟳𝟴 𝗣𝗼𝗶𝗻, 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿

IHSG Ambruk 678 Poin, Ekonom Soroti Krisis Kepercayaan Investor

JAKARTA, Lensabali.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam sebesar 11,57% atau terkoreksi 678,77 poin hingga ditutup di level 5.185. Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai kondisi ini mencerminkan persoalan serius dalam pasar modal Indonesia, terutama terkait kepercayaan investor terhadap transparansi dan tata kelola.

Tekanan pasar terjadi setelah lembaga pemeringkat global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan potensi penurunan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Menurut Didik, persoalan utama terletak pada kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Investor institusional global juga telah lama menyoroti kelayakan investasi serta tata kelola ekuitas di Indonesia.

"Keadaan ini menyebabkan kepercayaan terhadap sistem jatuh. Ini terjadi di sistem pasar modal dimana saham-saham anjlok berat sampai lebih 8% menurun ke level 5.393 dan bahkan lebih rendah lagi," ujar Didik dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, investor mencurigai adanya praktik perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mendistorsi harga dan mengganggu mekanisme pasar. Sementara itu, otoritas dinilai belum cukup tanggap terhadap kekhawatiran tersebut. Ketika persoalan ini mendapat sorotan internasional, investor memilih menarik modal dari pasar yang dianggap kurang transparan dan tidak dapat dipercaya.

Didik juga menilai kebijakan seperti aturan free float dan kewajiban pengungkapan kepemilikan saham sebesar 1% belum memperlihatkan hasil nyata yang mampu memperbaiki fungsi pasar secara berkelanjutan.

"Namun faktanya di lapangan masih dianggap belum ada bukti konkritnya. Aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap fungsi pasar sehari-hari," tambahnya.

Krisis Kepercayaan Jadi Alarm Bahaya

Didik mengibaratkan pasar modal seperti kerang laut yang mampu mendeteksi kerusakan lingkungan sejak dini melalui polutan yang diserapnya. Dengan analogi tersebut, kejatuhan IHSG dinilai sebagai peringatan awal atas persoalan ekonomi dan politik Indonesia yang lebih luas.

"Ini menandakan alarm bahaya terhadap ekonomi politik Indonesia secara lebih luas. Karena itu, kejadian ini tidak bisa dianggap enteng sehingga harus ditanggapi secara serius dengan kebijakan dan aksi," tegasnya.

Menurut Didik, kepercayaan investor harus segera dipulihkan. Keraguan terhadap pembentukan harga, transparansi kepemilikan, tata kelola, hingga dugaan pengawasan yang dipengaruhi kepentingan politik berpotensi memperburuk kondisi pasar.

Jika berlarut-larut, persoalan tersebut dapat meningkatkan biaya modal perusahaan dan mendorong investor institusional mengurangi investasinya di Indonesia.

"Jika persoalan ini tidak diselesaikan, konsekuensinya biaya modal perusahaan dapat meningkat dan investor institusional dapat mengurangi eksposurnya. Akibatnya pasar modal menjadi lembaga ekonomi yang kurang bermanfaat dimana kemampuannya membiayai kegiatan ekonomi dan industri nasional anjlok dan melemah," bebernya.

Didik Desak OJK, BEI, dan KSEI Berbenah

Didik mendesak pemerintah bersama otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), segera melakukan pembenahan menyeluruh untuk mengembalikan kepercayaan pasar.

Ia mengusulkan audit dan transparansi kelembagaan pengawas ditingkatkan, data kepemilikan saham disatukan untuk mengidentifikasi konsentrasi ekstrem, serta indikasi transaksi terkoordinasi ditelaah dengan standar pengungkapan yang terukur.

Menurutnya, langkah tersebut harus didukung bukti kepatuhan, pengawasan yang efektif, perlindungan hak investor, serta proses hukum yang adil.

"Dengan demikian, pasar bisa dikoreksi dengan bukti kepatuhan dan tindakan pengawasan yang terukur, disertai perlindungan hak investor dan prosedur hukum yang adil," imbuhnya. (ap)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar