𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗰𝗮𝘆𝗮 𝗨𝗷𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗵 𝗕𝗮𝗻𝘀𝗼𝘀 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹, 𝗦𝗲𝗸𝗱𝗮 𝗗𝗲𝘄𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗕𝗶𝗺𝘁𝗲𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻

Sistem bantuan sosial berbasis IKD mulai diterapkan di Bali untuk meningkatkan akurasi dan transparansi

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan khusus dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang menjalankan pilot project digitalisasi bantuan sosial secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota.

Kepercayaan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5).

Menurutnya, penugasan ini bukan hanya tanggung jawab administratif kepada pemerintah pusat, tetapi juga amanah besar kepada masyarakat penerima bantuan sosial.

“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa program masih berada pada tahap awal, dimulai dari proses pendataan agen, pengunggahan data, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pelaksanaan Training of Trainers (TOT).

Dewa Indra juga mengungkapkan bahwa Presiden dijadwalkan hadir langsung ke Bali pada Juni mendatang untuk melihat perkembangan implementasi program, termasuk ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaannya.

Karena itu, ia meminta seluruh agen yang terlibat, sebanyak 8.029 orang, bekerja secara maksimal dan serius dalam memberikan layanan bantuan sosial berbasis digital kepada masyarakat.

Selain percepatan pelaksanaan, ia juga menekankan pentingnya penyusunan laporan yang lengkap dan progresif agar target program dapat tercapai sesuai jadwal.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa digitalisasi layanan publik bertujuan menghadirkan sistem yang lebih efisien, proaktif, dan transparan.

Menurutnya, transformasi digital juga memungkinkan penyaluran bantuan sosial dilakukan lebih tepat sasaran berbasis data yang terintegrasi.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Tirta Sutedjo, menambahkan bahwa penggunaan IKD menjadi elemen utama dalam sistem ini karena seluruh data penerima bantuan akan disinkronkan dengan data kependudukan nasional.

Melalui sistem digital tersebut, proses penyaluran bantuan sosial diharapkan berubah dari metode manual menjadi layanan elektronik terpadu yang lebih akurat, efektif, dan transparan. (hms/ap)