𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗶𝗮𝗽 𝗕𝗮𝘄𝗮 𝗨𝘀𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝗸𝗿𝗲𝘁 𝗸𝗲 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗣𝗥, 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝘂𝘁𝘂𝗵 𝗦𝗸𝗲𝗺𝗮 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan revisi terhadap norma-norma dalam sistem perizinan OSS RBA yang dinilai terlalu sentralistis. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi evaluasi OSS bersama Sekda Bali Dewa Made Indra, dinas PMTSP se-Bali, dan Tim Pengkaji Regulasi OSS di Denpasar, Rabu (8/10).

Dalam rapat tersebut, Koster menyampaikan enam usulan utama yang akan dibawa ke pemerintah pusat dan DPR RI. Di antaranya sinkronisasi OSS dengan RTRW dan RDTR daerah, pengembalian kewenangan verifikasi izin kepada pemerintah daerah, serta peninjauan ulang klasifikasi sektor usaha berisiko.

Selain itu, Bali juga mengusulkan kenaikan ambang batas modal PMA untuk wilayah padat investasi, pemberian hak koreksi daerah terhadap izin yang melanggar tata ruang, serta kewenangan daerah menentukan sektor usaha yang telah jenuh.

“OSS yang terlalu tersentralisasi ini tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Semua kendali di pusat, daerah hanya jadi penonton. Kita harus ubah norma-normanya agar daerah punya ruang menjaga keberlanjutan ekonomi dan budaya Bali,” tegas Koster. 

Ia menambahkan, problem utama OSS bukan pada sisi teknis, tetapi pada aspek normatif yang secara tidak langsung mengurangi otonomi daerah. Menurutnya, Bali yang sudah matang dalam sektor investasi membutuhkan kebijakan yang lebih kontekstual agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

“Saya akan sampaikan langsung ke kementerian dan DPR agar norma-norma bermasalah bisa diperbaiki. Bali tidak menolak investasi, tetapi harus berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, dan menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bali. (*/ap)