JAKARTA, Lensabali.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui secara terperinci perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemerintah masih menunggu hasil penyidikan kepolisian sebelum memberikan penjelasan lebih jauh.
"Secara detail belum ya karena masih proses yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat," kata Pras kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Meski demikian, Pras mengaku pemerintah turut mempertanyakan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut. Pasalnya, sejumlah pihak yang disebut menjadi sasaran tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga para menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi masyarakat.
"Belum, belum, tetapi bahwa ada proses dan ini kepala negara ya, kepala negara kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai termasuk tokoh-tokoh ormas, ini tentunya dari niatan kan sudah kita juga membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan ini tujuannya untuk apa, tapi secara lengkap dan detail itu kita tunggu dari proses penyidikan," jelas dia.
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh tersebut bukan perkara ringan. Menurut Pras, tindakan itu berpotensi mengarah pada upaya makar sekaligus membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar dia.
Sebelumnya, Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026 dan disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log aktivitas penyadapan pada Oktober 2026. (*ap)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar