𝗠𝘂𝗱𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗣𝗮𝗷𝗮𝗸, 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗶 𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗦𝗮𝗺𝘀𝗮𝘁 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗧𝗵𝗿𝘂 𝗱𝗶 𝗠𝗣𝗣

BANGLI, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Bangli resmi membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa turun dari kendaraan atau lantatur (drive thru). Layanan ini dihadirkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Peresmian dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli, Jumat. Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar menyebut layanan tersebut sebagai langkah konkret memangkas waktu pelayanan dan mengurangi antrean.

“Ini tonggak penting untuk memangkas waktu pelayanan dan mengurangi antrean,” ujar Diar. Ia menegaskan, inovasi tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang adaptif terhadap mobilitas masyarakat yang kian tinggi.

Wakil Bupati juga mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, kepolisian, dan Pemkab Bangli dalam merealisasikan layanan Samsat Drive Thru tersebut.

Ia mengajak masyarakat Bangli memanfaatkan fasilitas ini secara optimal sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah melalui ketaatan membayar pajak tepat waktu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa menilai kehadiran layanan drive thru menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang efektif dan efisien.

“Transformasi pelayanan menjadi sebuah keniscayaan. Inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat Bangli dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus turun dari kendaraan,” katanya.

Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik di Bali.

Sebagai bentuk komitmen tata kelola yang bersih, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Bangli memastikan seluruh proses berlangsung transparan serta bebas dari praktik gratifikasi.

Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Bali, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali tahun 2025 mencapai Rp19,7 triliun, dengan Rp15 triliun di antaranya berasal dari pajak daerah. PKB sendiri menyumbang Rp1,3 triliun ditambah opsen PKB sebesar Rp457,7 miliar. (ap)