𝗢𝗝𝗞 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗞𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗶𝗹𝗶𝗿𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗮𝗸𝗮𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗶

TABANAN, Lensabali.id - Bank BPD Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian, khususnya komoditas kakao. Kolaborasi ini mencakup akses pembiayaan, perlindungan risiko usaha hingga dukungan sarana dan prasarana bagi petani.

Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara OJK, Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional sebagai offtaker, serta sejumlah kelompok tani kakao di Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (17/9/2026).

Kelompok tani yang terlibat antara lain Bumi Lestari, Werdi Bhuana, dan Kakao Forestry. Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan," ungkap Parjiman, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, pengembangan ekosistem kakao diharapkan dapat memperkuat hilirisasi, membuka akses pasar ekspor, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Program serupa juga direncanakan dikembangkan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai proyek percontohan.

"Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting," imbuh Parjiman.

CEO PT Cau Cokelat Internasional Kadek Surya Prasetya Wiguna menjelaskan pabriknya memiliki kapasitas produksi sekitar 1-2 ton kakao per hari. Dengan kebutuhan minimal 1 ton per hari, pabrik tersebut membutuhkan pasokan sekitar 350 ton kakao per tahun.

"Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kami membutuhkan pasokan dari lahan seluas 350 hektare," jelas Surya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya perlu memperluas kemitraan dengan petani. Jumlah petani yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 300-500 orang karena luas kepemilikan lahan setiap petani berbeda.

"Jumlah petani yang perlu kita ajak kerja sama berkisar antara 300 hingga 500 orang, karena kepemilikan lahan petani berbeda-beda-ada yang setengah hektare, bahkan ada yang hanya 20 are," imbuh Surya.

Pembiayaan dan Perlindungan Petani

Direktur Kredit Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika mengatakan pihaknya mendukung rantai pasok kakao melalui pembiayaan bagi petani, kelompok tani maupun perusahaan offtaker. Hingga kini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan mencapai Rp4,525 miliar.

"Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar," ujar Lestara.

BPD Bali menyediakan sejumlah skema pembiayaan, di antaranya KUR Super Mikro hingga Rp10 juta, KUR Mikro di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta, serta KUR Kecil di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta. Bank juga memiliki Kredit KUSUMA untuk usaha menengah atau offtaker yang telah mengalami graduasi KUR.

Untuk sektor pertanian, tersedia pula Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang ke depan akan bertransformasi menjadi Kredit Usaha Pertanian. Saat ini, pembiayaan sektor pertanian mencakup sekitar 12 persen dari total kredit produktif Bank BPD Bali, dengan NPL di bawah 1 persen.

Dalam mengantisipasi risiko sektor pertanian, BPD Bali menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara melalui mekanisme penjaminan kredit serta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada petani.

"Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak dapat diprediksi serta resiko pascapanen. Oleh karena itu, kami membentengi pembiayaan tersebut melalui mekanisme penjaminan bersama Jamkrida Bali Mandara, sehingga apabila terjadi permasalahan, pembiayaan tidak langsung menjadi kerugian total (loss)," jelas Lestara.

Kuota KUR Ditambah

Hingga akhir Agustus 2026, penyaluran KUR Bank BPD Bali telah mencapai 89,26 persen dari target tahunan. Bank kemudian mengajukan tambahan plafon Rp254,4 miliar sehingga total kuota KUR 2026 menjadi Rp2,05 triliun, meningkat dari realisasi 2025 sebesar Rp1,769 triliun.

Untuk 2027, Bank BPD Bali berencana mengajukan kuota KUR hingga Rp3,5 triliun. Selain pembiayaan, BPD Bali juga menyerahkan bantuan CSR berupa dua unit solar dryer kepada kelompok tani kakao di Jembrana untuk membantu proses pascapanen.

"Melalui penguatan ekosistem, kemudahan pembiayaan, dan pendampingan berkelanjutan ini, Bank BPD Bali optimistis dapat membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan profesi yang sangat potensial dan mampu menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat desa," imbuh Lestara.

Salah satu debitur BPD Bali, Abdul Hadi Hariyanto, mengaku terbantu dengan proses pengajuan KUR untuk usaha kakao yang dijalankannya di Desa Lalanglinggah, Tabanan.

"Tidak ada kendala, semua lancar dalam pengajuan kredit hingga cair," ujar Abdul. Ia berharap kerja sama tersebut dapat semakin mendorong peningkatan produksi petani kakao. (ap)